NurulMuhamad: COVID 19

Protokol COVID 19 di tempat kerja

PSBB di DKI Jakarta telah diperpanjang sampai dengan 4 Juni 2020 oleh Gubernur Anis Baswedan. Ingatan para pekerja kantoran dipaksa pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja. Bersihkan meja kerja, cuci tangan, hindari menyentuh wajah, hindari kontak sesama, jaga jarak, gunakan masker, batuk beretika, tingkatkan daya tahan tubuh, dan membersihkan diri sesampai di rumah.

Berikut autentikasinya

Tanggal registrasi : 27 Maret 2020
Bentuk Naskah : Surat Edaran
Nomor: HK.02.01/Menkes/216/2020
Isi ringkas : Protokol Pencegahan Penularan COVID 19 di tempat kerja
Jabatan pengabsyahan : Menteri Kesehatan RI
Nama Penandatanganan : Terawan Agus Putranto
Diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id/
Ditujukan ke seluruh Pimpinan Kementerian Lembaga, Gubernur dan Bupati
Konteks Hubungan dengan Kejadian
- Melakukan pemeriksaan suhu tubuh
- Menyediakan sarana cuci tangan
- Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis
- Menyediakan tisu dan masker
- Menginformasikan PHBS
- Sosialisasi isolasi diri
- Memasang pesan pesan kesehatan
- Melakukan hirarki pengendalian resiko COVID 19
- Memberikan kebijakan beristirahat dan bekerja dari rumah
- Petugas K3 proaktif
- Wajib lapor kepada kepegawaian terhadap ODP PDP, Probable yang konfirmasi dan melapor ke puskesmas setempat
- Melakukan identifikasi kontak dan riwayat atas pekerja Berkriteria COVID 19

Daftar Arsip COVID 19 Bag. 3

6 Mei 2020 SE Gugus Tugas No. 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka penanganan COVID 19 (6 Mei - 31 Mei 2019)
13 Mei 2020, Fatwa MUI nomor 28 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat idul fitri saat Pandemi COVID 19
15 Mei 2020, Fatwa MUI Kota Depok Jawa Barat nomor 3 tahun 2020 menetapkan sholat idul fitri 1441di rumah masing masing dengan keluarga inti
19 Mei 2020, Kepgub DKI No. 489, perpanjangan PSBB sampai 4 Juni 2020

Daftar arsip COVID 19 bagian 2

Tangkapan lanjutan dari 62 item arsip COVID 19 sebelumnya. 👇 👇

https://muhamadonlinecom.wordpress.com/2020/04/27/daftar-arsip-covid-19/

Rekaman Kegiatan atau arsip COVID 19 memang berada di pelaksanaan Gugus Tugas Nasional yang dibentuk sesuai Keputusan Presiden RI.

Namun demikian, ragam arsip COVID 19 yang identik dengan Struktur dan konten serta konteks telah menyebar ke seluruh otoritas di negeri ini.

Cara mengenali struktur arsip COVID 19 salah satunya adalah melihat struktur yakni yang tercermin dalam format dan isi informasi yang tertulis. Penulis berpendapat bahwa setiap kebijakan dalam bentuk naskah dinas arahan atau produk hukum sampai dalam format kedinasan lain yang disahkan pimpinan otoritas negeri ini akan mencatatkan sebagai arsip COVID 19.

28 Februari 2020
- Permen HUKHAM No. 7 tahun 2020 tentang pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus Corona
18 Maret 2020
- Permen HUKHAM No. 8 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta pemberian izin tinggal keadaan terpaksa
21 Maret 2020
- Keputusan KPU tentang Penundaan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, wakikota tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19
24 Maret 2020
- Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT No. 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID 19 dan penegasan padat karya tunai desa
27 Maret 2020
- Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID 19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
31 Maret 2020
- Permen HukHAM No. 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Indonesia
13 April 2020
- Permen Desa dan PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas permen tentang prioritas penggunaan dana desa 2020
22 April 2020
- Keputusan Walikota Banjarmasin nomor 446 tahun 2020 tentang Pemberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Banjarmasin pada 24 April - 7 Mei 2020
23 April 2020
- KepmenkesNOMOR : HK.01.07/MENKES/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

29 April 2020
- Surat Edaran Kepala BKN No. 12/SE/IV/2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukum Disiplin PNS melalui Media Elektronik pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID 19
4 Mei 2020
- PERPU Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang
- Keputusan Gubernur Nomor 259 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan PSBB DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
8 Mei 2020
- Perwali Cirebon No.15 Tahun 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PSBB DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KOTA CIREBON

11 Mei 2020
- PP No. 23 maret tentang PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL
12 Mei 2020
- SE Menteri PAN&RB No. 55 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga SE 19 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN (diperpanjang sampai 29 Mei 2020)
- SE Menteri PAN&RB No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan SE 44 tentang Pembatasan Perjalanan ke Daerah atau Mudik atau cuti

Pilkada mundur

Kini saat mengasah rasa EMPATI, bukan menebar keTAKUTan dan bukan sekedar sadar atas BAHAYA . Pilkada Serentak pun bakal diundur dari September 2020 ke Desember 2020 serta dijadwalkan kembali jika COVID 19 belum berakhir. Dunia ini seolah lantak bukan oleh bom atom atau tenaga nuklir tapi karena serangan microorganisme jahat.

Cerita ini pun terus berlanjut, Sedari sekolah libur, membatalkan Sholat Jumat, mengancam Stabilitas Perekonomian Nasional, Pembatasan Sosial, melumpuhkan transportasi, mensunyikan ramadhan, membatalkan mudik, dan seterusnya.

Berikut autentikasi PERPU kedua di tahun 2020.

Tanggal registrasi : 4 Mei 2020
Diundangkan : 4 Mei 2020
Nomor naskah: 2 tahun 2020
Isi ringkas : Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang
Tingkat Perkembangan : Salinan
Lembaran Negara RI 2020 No. 128
Pengesahan Salinan : Deputi Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan Kementerian Sekretariat Negara
Diakses pada laman jdih.setkab.go.id
Konteks Hubungan dengan Kejadian
- Pernyataan Pandemi COVID 19 oleh WHO dan peningkatan jumlah korban dari waktu ke waktu serta ditetapkan sebagai Bencana nasional
- Penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan wakil, Bupati dan wakil, Walikota dan Wakil serentak 2020
- Menjaga kualitas demokrasi dan Stabilitas politik dalam negeri
- Terjadinya kerusuhan, ganguan keamanan, Bencana alam, Bencana non alam pada wilayah pemilihan (seluruh, sebagian), Daerah (sebagian besar atau seluruh daerah
- Tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan Serentak tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan Serentak lanjutan
- Dimulai dari tahapan pemilihan Serentak yang terhenti
- Penetapan penundaan atas persetujuan bersama KPU, Pemerintah dan DPR melalui Keputusan KPU
- Tata cara pemilihan Serentak lanjutan melalui Peraturan KPU
- Pemungutan Suara pada Desember 2020, jika tidak dapat dilakukan maka ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana non alam berakhir.

Daftar arsip COVID 19 Bag. 1

Nilai kebangsaan, saat saat penjagaan kelestarian manusia, seri arsip COVID 19. Gambaran penanganan Virus. Sedikit dari ribuan arsip Bencana Nasional Non alam 2020.

28 Januari :
- Keputusan BNPB tentang penetapan status keadaan darurat tertentu bencana wabah penyakit akibat virus di Indonesia (28 jan - 28 Feb 2020)
29 Januari:
- Keputusan BNPB tentang perpanjangan status keadaan darurat selama 91 hari (29 feb - 29 Mei 2020)
4 Februari 2020 :
- Kepmenkes tentang penetapan infeksi Novel Corona virus (infeksi 2019-ncov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya
13 Maret :
- Kepres No.7 tentang Gugus Tugas COVID 19
14 Maret :
- Permen Dalam Negeri No. 20 tentang Percepatan Penanganan Corona VIRUS DISEASE COVID 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- SE Walikota DEPOK, Walikota Bandung & Seruan Gubernur DKI untuk belajar di rumah,
- SE Rektor UGM Yogyakarta tentang kesiapansiagaan dan pencegahan COVID 19
- SE Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara tentang perluasan pelaksanaan remote Working
15 Maret :
- SE Menteri Keuangan tentang Refocussing Kegiatan
- SE Sekjen KESDM tentang WFH
16 Maret 2020 :
- SE Menteri Kesehatan tentang Protokol Isolasi Diri dalam Penanganan COVID 19
- SE Menteri PAN&RB No. 19 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN/WFH
- Surat Dirjen Konsuler Kemlu tentang Pembatasan layanan paspor dinas dan diplomatik
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi wabah COVID 19
18 Maret :
- Seruan Gubernur DKI Jakarta tentang menjaga jarak aman antar warga dalam bermasyarakat
20 Maret :
- Kepres No. 9 Tentang Gugus Tugas COVID 19 (perubahan perpres No. 7/2020)
- Inpres No. 4 ttg Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona VIRUS DISEASE COVID 19
- Kepgub DKI Jakarta tentang Penetapan status tanggap darurat bencana wabah COVID 19 di Provinsi DKI 20 Maret - 4 April 2020
- Seruan gubernur DKI tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran
- Kepgub Yogyakarta penetapan Status tanggap darurat 20 Maret - 29 Mei 2020
- SE Sekjen KESDM No. 6 tentang WFH
21 Maret :
- Permen Keuangan No. 23 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Disease COVID 19
23 Maret :
- SE LKPP No. 3 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalmm rangka Percepatan Penanganan Corona VIRUS DISEASE COVID 19
24 Maret :
- SE Menteri Dikbud tentang pelaksanaan Kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID
26 Maret :
- Surat Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI kepada Presiden tentang himbauan bagi pemerintah Indonesia terkait penanganan COVID 19
27 Maret :
- SE LKPP No. 4 tentang Tata cara pelaksanaan pembuktian pemilihan penyedia dalam masa COVID 19 penjelasan
29 Maret :
- SE Mendagri tentang Pembentukan Gugus Tugas COVID 19 Daerah,
- SE MenPAN&RB No. 34 tentang WFH sampai dengan 21 April
30 Maret :
- SE MenPAN&RB No. 36 tentang himbauan tidak bepergian luar kota /mudik
- Surat Dinas Perhubungan DKI tentang penghentian layanan bus AKAP, AJP dan Pariwisata
31 Maret :
- PERPU No. 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID 19 dan atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau
- PP 21 tentang PSBB
- Kepres No. 11 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID 19
- Pengumuman OJK No.5 tentang keringanan bagi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan terkena dampak COVID 19
2 April :
- Instruksi Mendagri No. 1 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah daerah
3 April :
- Perpres No. 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020
- Permen Kesehatan No. 9 Tentang Pedoman Pembatasan sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona VIRUS DISEASE COVID 19
- SE Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan tentang Penggunaan Bilik Disinfektan dalam rangka Pencegahan penyebaran Virus COVID 19
6 April :
- SE Menteri Agama No. 6 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul fitri 1 syawal di tengah Wabah COVID 19
7 April :
- Kepmen Kesehatan No. 239 tentang penetapan PSBB DKI Jakarta
9 April :
- Permen Perhubungan No 18 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Virus COVID 19
- Pergub DKI Jakarta No. 33 tentang pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta
- Kepgub DKI Jakarta No. Pemberlakuan PSBB 10 April - 24 April
- SE Menteri PAN&RB No. 46 tentang Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau Mudik dan atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara
11 April :
- Kepmen Kesehatan No. 248 tentang Penetapan PSBB di Kota Bogor, Kab. BOGOR, Kota Depok, Kab Bekasi, Kota Bekasi Prov Jawa Barat
12 April :
- Kepmen Kesehatan No. 249 tentang penetapan PSBB Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Prov Banten
- Kepmenkes No. 250 Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau
- Pergub Jawa Barat tentang Pedoman PSBB
- Kepgub Jawa barat tentang Pemberlakuan PSBB 15 - 28 April 2020
- Perwali Kota Depok No. 22 tentang Pelaksanaan PSBB di Kota Depok
13 April :
- Keppres No. 13 tentang penetapan Bencana non alam penyebaran virus COVID 19 sebagai Bencana Nasional
16 April :
- Kepmenkes No. 257 ttg Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
17 April :
- Kepmenkes No. 259 Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
20 April :
- SE Menteri PAN&RB No. 50 tentang WFH sampai 13 Mei
22 April :
- Kepgub DKI Jakarta tentang Perpanjangan PSBB 24 April - 7 Mei dan dapat sampai 21 Mei
- SE Walikota Depok tentang penyelenggaraan ibadah ramadhan dan Idul fitri 1441 H dalam Situasi Pandemi COVID 19
23 April :
- Permen Perhubungan No.25 tentang Pengendalian Transportasi selama Mudik idul fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Virus COVID 19
- Kepgub Jawa Timur tentang pemberlakuan PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik pada 28 April - 11 Mei 2020
24 April:

Perwali Kota Surabaya No. 16 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan COVID 19 di Kota Surabaya

Rindu Mushola

Malam itu, terlihat hanya lima pasang sandal di pelataran mushola, termasuk sandal ku. Ramadhan 2020/1441 melewati hari kedua. Kumandang adzan di tiap waktunya, tak juga mengundang keriuhan seperti ramadhan 2019.

Keriuhan ramadhan 2019 di Mushola VTB telah mengisi ruang rindu. Akan tetapi rindu keberjamahan sekarang, ibarat rindu terlarang. Rindu tiada pertemuan.

Terjejak rasa, aku pun melepas kerinduan. Alih alih terobati, justru rindu itu bertatap sunyi. Rindu dan sunyi bercampur dengan rasa ganjil. Keganjilan saat merasa curi kesempatan atas pembatasan sosial.

Malam itu, keanehan saat berwudlu. Aneh saja, kok bisa y, sunyi di Mushola saat ramadhan. Moga kesunyian baik untuk bersama. Rela hilang hangatnya Ramadhan demi lestarinya manusia. Tiada mengapa hilang khasan Ramadhan di Mushola tahun ini saja.

Rindu malam ramadhan, tak tersampaikan. Aku tetap di rumah saja. Bersama kedua anaku yang baru saja mengenal kehangatan ramadhan di Mushola.

Mushola dan suasnan ramadhan kali kedua. Namun karena Corona harus ditunda. Anak dan remaja tetap di rumah saja. Mereka tak mendapati suasana hangatnya ramadhan di Mushola. Mereka harus di rumah saja. Sama halnya aku pun harus memastikan itu.

Di benakku, puluhan tahun sebagai anak, kehangatan ramadhan itu ya tatkala di Mushola. Wajar jika pengalaman puluhan tahun itu mengharap anak anaku mendapati hal yang sama.

Namun, Bencana Nasional ini memaksa ku harus lebih mentadaburi "kehangatan ramadhan di mushola yang urung berganti sunyi di tahun ini. Tadabur yang basisnya sosiologi dan bukan semata teologi.

Tadabur, santun memperjuangkan hadirnya kehangatan ramadhan meski tidak berada di Mushola. Bukan semata mata pembatasan dari pemerintah, namun lebih pada pertimbangan kemasyarakatan.

Pun dalam zona merah COVID 19, bermukim bersama manusia yang sedang bertahan di rumah saja. Meredakan ramadhan tidak di Mushola demi kebijaksanan sikap yang penuh perhitungan.

Jujur, aku sedih. Dihinggapi kerinduan kehangatan Ramadhan di Mushola, tp terpaksa kusebut rindu yang terlarang.

Akhirnya, aku pun tetap menerima Ramadhan 2020 dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kehangatan Ramadhan yang biasa menghadirkan pembelajaran sholat berjamaah di Mushola, lenyap berganti dengan kesunyian.

Pamungkas, rinduku terlarang ini pun meneriakkan pelajaran bahwa tegaknya sholat itu sangat perlu keberjamahan. Meski pada sisi yang lain, PSBB ini meneriakkan pula kesejatian keberjamahan.

Kesejatian tegaknya pengabdian tanpa embel embel keberjamahan. Bisa jadi kehangatan itu membuat manusia lengah. Lengah dalam keberjamahan menjelma kepada tabir penutup kesejatian sebagai hamba. Karena untuk predikat Ihsan itu justru tidak butuh itu.

Arsip Corona

Perkembangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat kepada Bencana Nasional, membentuk arsip Corona sebagai identitas kemasyarakatan. Berkembangnya arsip dari identitas organisasi kepada identitas kemasyarakatan tersebut tidak luput beberapa faktor antara lain kebutuhan arsip sebagai acuan kebijakan.

Betapa cepat dan bombardirnya dalam bulan terakhir ini, penciptaan arsip Corona dalam peran dan fungsi pengambilan kebijakan organisasi kenegaraan dan pemerintahan.

Masifnya penciptaan arsip Corona pada seluruh sektor urusan pemerintahan sampai dengan wilayah pemerintahan (pusat dan daerah) turut andil dalam mewujudkan perkembangan Arsip sebagai identitas kemasyarakatan.

Arsip Corona menjadi satu contoh, perkembangan identitas yang selama ini hanya eksklusif berada dan melekat sebagai unit organisasi terkait menjadi identitas kemasyarakatan.

Terciptanya Arsip Corona sejak Perpu, PP, Perpres, Kepres, Permen, Pergub, Perwali, Perbup, Kepmen, Kepgub, Kepwali, KepBup, dan berbagai Surat Edaran otoritas sesuai kewenangan masing masing sangat dibutuhkan di masyarakat.

Berikut satu kisah nyata dari kebutuhan arsip di tengah masyarakat. Arsip ini seolah menjadi acuan yang begitu dinantikan oleh sang pemutus kebijakan pada level terendah masyarakat. Keberadaan dan tersampaikannya arsip kepada pihak yang sedang membutuhkan tersebut, cukup tepat. Tepat waktu dan tepat informasi nya.

Singkatnya dengan mengacu arsip ini, Ketua RT dapat mengakhiri silang pendapat diantara warga. Kadang silang pendapat yang terdengar keras di beberapa kepala keluarga seolah cerminan hilangnya identitas.

Awal bulan April 2020, tertangkap satu episode dimana ketua RT di wilayah mukim ku, cukup dibuat galau. Kegalauan dalam pemutusan kebijakan di Perumahan. Beberapa warga melihat perlunya bilik disinfektan yang lebih dikenal dengan Chamber. Antisipasi atas penyakit yang disebabkan oleh virus SARS Cov-2 yang menyebar antar manusia melalui kontak langsung (menyentuh dan berjabat tangan) maupun pada sarana droplet memunculkan alat berupa bilik disinfektan.

Tersampaikanya arsip yang berupa Surat Edaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan tepatnya tanggal 3 April 2020, memperingan tugas Ketua RT untuk memutuskan kebijakan pengguna bilik disinfektan.

Sang ketua RT pun cukup dibuat lega untuk dapat memutuskan silang pendapat diantara warga. Sebagai mantan RT, aku pun cukup merasa berempati atas suasana psikologis dan sosiologi dalam kondisi penentuan keputusan wilayah RT seiring perkembangan bencana nasional.

Akhirnya COVID 19 semakin menampakkan pengaruh di berbagai sektor urusan kehidupan. Pun di kearsipan, pengaruh perubahan identitas arsip yang melekat pada unit organisasi terkait membuktikan menjadi identitas kemasyarakatan. (meski telah menjadi bahasan para pakar kearsipan jauh sebelum adanya virus COVID 19)

Sejak saat itu, Sang Ketua RT pun lebih banyak mencari arsip Corona sebagai dasar pemutusan kebijakan. Dan masyarakat pada lingkup RT tersebut lebih cepat untuk menerima (bukti telah menjadi identitas kemasyarakatan)

Berikut autentikasi Arsip Surat Edaran termaksud

Tanggal registrasi : 3 April 2020
Nomor : HK.02.02/III/375/2020
Bentuk Naskah :Surat Edaran
Jabatan Penandatanganan : Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
Isi ringkas : Penggunaan Bilik Disinfektan dalam rangka Pencegahan Penularan COVID 19
Nama Penandatanganan : dr. KIrana Pritasari, MQIH
Konteks Hubungan dengan Kejadian :
- Ditujukan kepada seluruh kepada dinas provinsi, Kota, Kabupaten di seluruh Indonesia
- Rekomendasi tidak mempergunakan bilik disinfektan pada tempat fasilitas umum dan pemukiman
- Solusi pencegahan virus dengan melakukan cuci tangan, membersihkan dan melakukan disinfektan pada permukaan benda yang sering disentuh, hindari kerumunan, jaga jarak, memakai masker, sirkulasi udara yg baik, segera mandi dan ganti pakaian.

Larangan Transportasi 24 April - 31 Mei 2020

Transmisi orang dari satu wilayah ke wilayah lain baik lokal maupun internasional terus menjadi perhatian serius. Pembatasan pun berkembang menjadi Larangan. Dicabutnya kebijakan pembatasan transportasi pada 9 April 2020 dan digantikan dengan kebijakan larangan pada 23 April 2020 yang disertai sangsi yang tegas menjadi bukti atas Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Bagaimana nasib kehidupan disekitar Transportasi Negeri ini dalam kondisi Larangan sejak 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020. Misalnya saja, banyak temen yg mempunyai habitat PJKA, atau yang belum bisa move on dari tempat tidurnya di kampung halaman, teman yang terpisah dari keluarga karena tuntutan pekerjaan, dan yang menjalani LDR?

Untuk teman yang sudah berada di kampung jauh sejak sebelum adanya PSBB, bisa jadi nambah panjang y berada di dekat keluarga, seneng ya... Tenang ya... Hehe. Untuk yang masih berada di Jabodetabek, kiranya hanya kata... SALUUUT... dan tetap semangat 🙏 🙏

NurulMuhamad

NurulMuhamad

Kamis, 21 Mei 2020

COVID 19

Tidak ada komentar:

Cari Blog Ini

Wikipedia