Desiminasi Arsip Vital KESDM

Ketentuan peralihan Undang Undang nomor 43 tahun 2009 menjadi jawaban Direktur Kearsipan Pusat ANRI, Bapak Imam Mulyantono. Program arsip vital mendasarkan aturan Kepala Arsip Nasional tahun 2005.

Meski Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang Undang Kearsipan menunjuk tahun 2012, dalih tidak bertentangan dan belum adanya aturan baru, belom mendorong regulator kearsipan nasional untuk memberikan fokus pada kebijakan program arsip vital.

Sampai disini, sudut pandangku sebagai arsiparis pun harus mengangguk sepakat. Bisa jadi gagal pahamnya pembacaan program arsip vital yang termuat dalam perka ANRI karena keterbatasan lingkungan pekerjaan arsiparis. Atau bisa jadi dampak perubahan lingkungan organisasi birokrasi yang begitu pesat pasca tahun 2009.

Dua tulisan terkahirku yang pertama turut mensosialisasikan program Arsip vital kepada unit pengolah di lingkungan Ditjen Migas pada April 2022 dan diskusi bersama dua JPT Umum dan JPT PPBM pada Juli 2022. 👇

https://nurulmuhamad.blogspot.com/2022/04/program-arsip-vital.html?m=1https://nurulmuhamad.blogspot.com/2022/04/program-arsip-vital.html?m=1

https://nurulmuhamad.blogspot.com/2022/07/sinergitas-arsiparis-dan-pengelola-bmn.html?m=1Arsip vital asset Kementerian

Beranjak dari temuan pengawasan kearsipan pada Kementerian ESDM untuk penetapan daftar arsip vital, Biro Umum menginisiasi acara desiminasi program Arsip Vital dengan Narasumber ANRI pada hari Rabu, 12 Oktober 2022. Rekomendasi Tim Pengawasan Kearsipan akan ditindaklanjuti dengan rencana penetapan hasil identifikasi jenis jenis arsip vital.

Kembali nalarpun terdesak bertanya, perlu kah daftar arsip vital menunjukkan kondisi faktual suatu arsip sebagaimana status atau nilai administrasi, hukum dan keuangan unit kerja penciptanya? Bagaimana jika fisik arsip yang masuk dalam daftar arsip vital tidak diketemukan? Sejauh mana daftar Arsip vital dapat menginformasikan aset negara? Pun dapat menceritakan bukti Kementerian ESDM sebagai satu diantara entitas di negara ini sebagai penyelenggaraan komoditas hajat hidup orang banyak?

Tulisan ini bukan untuk mencari jawaban pertanyaan di atas. Aku pun memulai dari memori yang menangkap ceramah narasumber, bahwa Program arsip vital adalah environment atau lingkungan. Bukan melulu daftar Arsip namun suatu program. Di Undang Undang, Pasal 56 , tertulis kata "program, mitigasi pada bencana, penyelamatan fisik".

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah, arsip vital itu adalah tindakan dan prosedur (environmental) musibah. Penyajian arsip vital menjadi kewajiban pencipta arsip. Pengelolaan arsip aktif menjadi rumahnya arsip vital.

Kembali lagi, mengapa program Arsip vital harus dimulai dengan penetapan daftar arsip vital oleh pimpinan unit kearsipan??? Bukankah daftar arsip adalah satu dari jenis hasil pekerjaan Kearsipan yang bermakna penyajian informasi. Sejauh mana penggolongan akses vital serta verifikasi antara daftar dengan kondisi faktual suatu dokumen negara??

Ada apa dengan daftar arsip vital Kementerian ESDM versi tim Pengawasan kearsipan? Tidak cukup kah program arsip vital yang terMuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan KESDM???

Narasumber pun menchalange pemahaman insan kearsipan yang tidak harus letterleg peraturan perundang undangan tentang kearsipan. Namun demikian memunculkan pertanyaanku " Bagaimana orkestrasi pembinaan kearsipan Nasional "?

Berikut riwayat program kearsipan yang telah diikuti penulis

1. Tanggal 14 April 2022, Ditjen Migas telah mendalami arsip vital saat itu dari bu susanti ANRI dan dimana secara tegas pak direktur telah menjawab kegelisahan kami bahwa ketentuan peralihan perka 2005 masih menjadi panduan berdalihkan belum adanya aturan baru atau tidak bertentangan.

2. Bulan Juli 2022, ibu karo dan Bapak PPBMN, duet untuk mendiskusikan arsip vital sebagai bukti kepemilikan asset dengan mengajak kami para arsiparis. Kami pun kaget tatkala kapus PPBMN menyampaikan filosofi penyimpanan arsip tanah negara (kategri vital) itu wajib pertama oleh Menteri Keuangan. Karena perlu kesiapan maka di aturan di share ke masing masing Kuasa Pengguna Barang. Pun di saat yang sama, Karo Umum memandang identifikasi arsip vital yang tidak terksan terlalu luas mengawang awang. 

3. November 2021, direktur jenderal Migas mendatangi langsung ke ruang arsip. Professor Tutuka, guru besar ITB, yang ditekankan oleh beliau adalah, "bagaimana evakuasi kebencanaan seperti kebakaran? Sampai hari ini, kita masih menunggu perbaikannya kedaduratanNovember 2021, direktur jenderal Migas mendatangi langsung ke ruang arsip. Professor Tutuka, guru besar ITB, yang ditekankan oleh beliau adalah, "bagaimana evakuasi kebencanaan seperti kebakaran? 

4.  Sejak 2012,unit kearsipan Ditjen Migas telah menerapkan sistem penyimpanan onstorage dan off Storage dimana sebanyak 5.300 boks di penyedia.  selain dari kebutuhan bahwa penyimpanan yang di luar gedung dan di kelola secara profesional tentu akan memiliki jaminan lebih dari penyimpanan yang menyatu yang menjadi beban kerja unit kearsipan. 

5. UK Ditjen Migas telah menyimpan arsip vital pembayaran sampai tahun 2021, arsip personal file yang sudah tergeser dengan adanya Sipeg. Meskipun demikian tanggung jawab masih di bagian Keuangan dan Juga kelompok kerja Kepegawaian.

6. Tahun 2012, UK Ditjen Migas pernah membuat paket pekerjaan konsultan arsip vital dimana saat itu melalui proses lelang (lebih dari 100 juta). Secara jelas konsultan menerapkan perka ANRI tahun 2005 dg output kajian. Setidaknya dua metodeI dentifikasi arsip melalui kelompok unit kerja dan identifikasi per jenis dokumen. 

Manajemen Kearsipan

Empat pekan menjalani PKL, Azra dan kawan kawan dituntut melihat kearsipan secara lebih lengkap. Bukan saja menggambarkan teknis penataan arsip dinamis dan penyimpanannya saja, namun terkait dengan pemanfaatan sumber daya kearsipan dan penyajian arsip sebagai sumber informasi.

Berpijak pada sumber daya kearsipan setidaknya perlu mempergunakan sarana manajemen dalam menjalankan kearsipan yakni melihat Man, Material, Money, Method, dan Market. Man yakni arsiparis dan para petugas kearsipan. Keberadaan arsiparis di intansi pemerintah dipayungi dengan landasan Peraturan Menteri PAN dan RB dan aturan pelaksanaan oleh Intansi Pembina yakni Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Material seperti sarana kearsipan sejak standar gedung dan ruangan penyimpanan arsip, roll opeck atau rak statis, keamanan dan area ruang arsip, ruang pengolahan, boks arsip, media rekam seperti tingkat keasaman kertas, kapasitas simpan arsip, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi seperti internet, intranet, komputer, aplikasi pengolah data, pengolah kata, database dan seterusnya.

Money yakni pembiayaan berupa suatu program kerja yang terukur. Proposal kearsipan setidaknya memuat gambaran menyeluruh sehingga dapat menjadi dasar pembiayaan. TOR dan RAB yang menjadi dasar penganggaran perlu dilengkapi dengan data dukung baik administrasi maupun teknis kearsipan.

Method, dapat berpijak pada landasan teori kearsipan apakah mempergunakan pendekatan life cycle of record, record management, atau archive administration sampai pendekatan Record Continum Model. Pun diperlukan literasi peraturan perundang-undangan kearsipan sejak Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala ANRI, Peraturan Menteri, Keputusan sampai dengan SOP yang disepakati oleh intansi.

Yang paling terakhir yakni market atu penguna kearsipan. Sebagai sumber informasi, arsip hanya satu dari banyak entitas yang unik di area market informasi. Untuk itu penekanan "market kearsipan" berkutat pada tingkat aksesibilitas suatu arsip. Hak akses berbarengan dengan kedudukan dan kewenangan pada setiap pejabat dan pegawai. Market kearsipan bukan lagi berada pada paradigma pembuktian namun lepas landas turut serta pembangunan dalam berkeadilan dan meraih kesejahteraan bangsa.

Terakhir yang tidak kalah penting ialah point of view dari kearsipan. Kearsipan berkedudukan satu diantara urusan umum yang mendukung manajemen organisasi birokrasi. Bersamaan urusan lain dukungan atau supporting manajemen organisasi, kearsipan dituntut untuk lebih dapat diterima dan lebih efektif dan efisien. 

Bukan hanya tentang Arsip

Jesica mendapatkan tugas menata Arsip perseorangan pegawai Ditjen Migas. Desi mengkonsep denah ruang penyimpanan arsip di Gedung Ibnu Sutowo. Widya melakukan pengolahan data sebanyak 457 nomor berkas hukum berkode HK. Azra memulai melakukan deskrepsi Arsip Hukum dengan menginput data mempergunakan aplikasi Arsip digital.

Praktek Kerja Lapangan para mahasiswa Diploma IV Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi di lantai empat Gedung Ibnu Sutowo menambah kemeriahan ruang peristirahatan rekaman kegiatan Ditjen Migas. Pun dengan kehadiran pegawai yang menelusuri bukti pertanggungjawaban keuangan untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 untuk kebutuhan data audit internal.

Penampakan ruang Arsip yang meriah itu menjadi bukti memgawal tujuan ketersediaan Arsip yang terkuat dalam Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang kearsipan. Ratusan ribu berkas inaktif dan tiga belas ribu boks Arsip koleksi unit kearsipan Ditjen Migas.

Realitas pekerja Arsip di instansi pemerintah harus bergelut dan berkompetisi dengan jabatan lain dalam rumpun manajemen organisasi birokrasi. Mahasiswa diajak melek bukan sekedar teknis pengelolan arsip saja namun terkait dengan unsur manajemen yang lain seperti pemanfaatan sumber daya di birokrasi demi pencerahan informasi yang terekam di dalam arsip negara.

Sampai disini nalarku teringat pada penentuan tujuan bekerja di bidang kearsipan. Selain demi mengawal konstitusi (landasan Undang Undang-undang Republik Indonesia) seperti diantaranya dalam menjamin ketersediaan arsip untuk organisasi melalui penggunaan oleh pegawai dan pejabat yang membutuhkan referensi, bahan bacaan, bukti pertanggungjawaban kerja, maka perlu mengetahui tujuan kearsipan sesuai peran tugas organisasi yang menyatu dalam manajemen birokrasi. 

Tentu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel. Akhirnya melalui core value Aparatur Sipil Negara (ASN) : Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaborasi, pekerjaan kearsipan berderu demi memberikan dukungan manajemen organisasi birokrasi pemerintahan. 

Mahasiswa PARI UGM

Jesica, Azra, Widya, Desi, dan Elen, Mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta pada Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi (PARI) melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Unit Kearsipan Tingkat II Direktorat Jenderal Migas. Mereka menjalani pengenalan habitat pekerjaan kearsipan yang berada di Gedung Ibnu Sutowo Jalan HR Rasuna Said Kav B5 Jakarta Selatan. 

Pekan pertama, mahasiswa menerim pengenalan aktivitas penataan arsip keuangan pada seri Belanja Negara. Selain itu mengenali Proses digitasi dari arsip kertas ke format Pdf. Pengelolaan kearsipan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Evaluasi terhadap para mahasiswa tersebut dilaksanakan dengan penugasan penyusunan laporan. Mahasiswa PKL diharapkan mampu mendeskripsikan pekerjaan dan dapat memberi masukan atas praktek kearsipan di unit kearsipan.

Masukan dari mentor PKL adalah menambahkan pada laporan terkait kedudukan organisasi Ditjen Migas sebagai bagian dari entitas industri Migas Nasional. Terdapat entitas organisasi yang mewakili negara dalam pengelolaan sumber daya alam fosil Migas. Pengenalan organisasi mengantarkan mahasiswa PKL memahami konsepsi Organisasi Kearsipan yang terdiri dari Unit Kearsipan dan Unit Pengolah. 

Selain itu, pemahaman organisasi Ditjen Migas akan mengantarkan wawasan mahasiswa atas kedudukan atau fungsi kearsipan di instansi pemerintahan. Fungsi kearsipan yang tidak tertulis pada struktur dan organisasi tata kerja (SOTK) dilekatkan pada fungsi "tata usaha" Atau "umum". Berada pada lini Unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal yang memberikan dukungan manajemen teknis untuk organisasi Ditjen Migas. 

Pekan kedua, mahasiswa PKL menerima pengenalan aktivitas Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif. Langkah langkah teknis aktivitas tersebut dipresentasikan dihadapan mentor untuk membekali para mahasiswa saat terjun langsung menangani penataan Arsip inaktif secara teratur. Pengenalan aktivitas penyimpanan secara offstorage dan onstorage menjadi bahan untuk laporan ketiga setelah pendalaman kebijakan organisasi tentang kearsipan di lingkungan Ditjen Migas. 

Memasuki pekan keempat PKL di Unit Kearsipan, mahasiswa mendapatkan arahan agar lebih teliti dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan langkah langkah teknis kearsipan di Ditjen Migas. Tantangan kepada Mahasiswa DIV PARI sebagai embrio calon arsiparis tingkat keahlian adalah bagaimana mengkritisi sistem dan menjawab tantangan dunia industri informasi berbasis Arsip negara. 

Memori Jargas di Pusat Arsip KESDM

Memori kolektif energi⚡, cq. gas untuk rumah tangga bisa dilihat dengan program pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas Lpg 3 Kg sejak tahun 2007. Direktorat Jenderal Migas sebagai satu diantara entitas kemigasan Indonesia terus mengawal program diversivifikasi energi. Pengaturan komoditas untuk hajat hidup orang banyak pun diintervensi dengan APBN demi mendekatkan prinsip keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sambungan Gas Rumah Tangga yang diawali dari konsep City Gas melalui APBN yang kemudian banyak dikenal dengan istilah "Jargas", menjadi inisiasi pembangunan infrastruktur migas. Munculnya periodesasi Jargas APBN sejak 2008 yang melengkapi kegiatan Perusahaan Gas Negara dalam penyediaan sumber energi gas untuk rumah tangga di tahun tahun sebelumnya.

Rekaman informasi tentang konversi, diversifikasi atau penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan terkategori arsip permanen yang harus mengendap ke Pusat Arsip Kementerian Emergi dan Sumber Daya Mineral. Untuk itu Tim Arsip Ditjen Migas melalui rekomendasi Sesditjen Migas dan Biro Umum telah berhasil memindahkan fisik kertas arsip sebagai media rekaman memori kolektif energi.

Otoritas penyimpanan di Gedung Pusat Arsip yang beralamat di Tangerang Selatan, melalui surat tertanggal 1 September 2020 dengan mendasarkan pada Keputusan Menteri ESDM nomor 187 tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Kementerian ESDM, memfasilitasi penyimpanan memori kolektif energi dan sumber daya mineral.

Endapan informasi perencanaan pipanisasi atau Feed dan DEDC yang berlokasi di Bekasi, Depok, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, bermula pada tahun 2008. Setahun berikutnya setelah ada dokumen perencanaan yakni FEED dan DEDC atau Feasibility Studi dan dokumen UKK dan UPL untuk jaringan atau instalasi pipa dibawah 100 KM berproses kontruksi. Kota Palembang diantaranya berada di siring agung dan lorok pakjo. Untuk Kota Depok diantarnya di kelurahan Beji Timur, Kota Bekasi diantara ada di Kelurahan Bojong Rawalumbu dan seterusnya.

Hal - hal tersebut diatas menjadi pengantar tulisan kegiatan pemindahan arsip dari Unit Kearsipan Tingkat II Ditjen Migas ke Pusat Arsip KESDM dibawah naungan Unit Kearsipan Tingkat I Sekretariat Jenderal KESDM. Secara total sejak beberapa tahun lalu, pemindahan arsip dengan tema Jargas mencapai 788 boks dengan 1.494 nomor arsip.

Kurun waktu arsip jargas yang telah berhasil diendapkan di Pusat Arsip KESDM adalah 2008 sampai dengan 2012 dan sebagian tahun 2013 dan 2014. Sampai disini perlu diberikan catatan bahwa terdapat penugasan pertamina dan PGN dalam program jargas APBN. Setidaknya Untuk tahun 2015 sampai dengan 2021. Untuk itu perlu penelusuran dan penarikan arsip dari entitas kemigasan lainnya sehingga dapat menjamin kelengkapan memori kolektif energi cq. Gas Bumi. 

Layanan Ketatausahaan

Melalui Klinik Virtual Arsip Migas pada hari Jumat 5 Agustus 2022, survey kepuasan layanan ketatausahaan berhasil berhasil di bedah. Pendalaman pertanyaan survey terkait kemudahan prosedur persuratan dan kearsipan mendesak revisi dan penambahan SOP.

Sebanyak 68 responden yang mengisi survey kepuasan layanan internal dukungan manajemen Ditjen Migas, menyatakan Sangat Baik dan Baik. Hanya dua responden saja yang menyatakan kurang.

Perbaikan atau revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dikira perlu untuk menggaet kemudahan dalam pelaksanaan urusan administrasi perkantoran. Sebut saja SOP Pembuatan Naskah Dinas dan SOP Pengurusan Surat. Para pelaksana pada SOP tersebut bukan saja petugas administrasi. Hampir semua pegawai menindaklanjuti pekerjaan melalui penyusunan konsep naskah dinas.

Tantangan dalam layanan ketatausahaan ialah adanya dokumentasi persuratan yang terintegrasi. Dokumentasi harus dapat terbaca oleh pelaksana secara cepat dan lengkap. Contohnya riwayat disposisi pimpinan yang perlu dituangkan ke dalam format yang informatif.

Format penyelesaian surat yang terbagi alur masuk dan keluar memerlukan modifikasi. Alur masuk mencerminkan riwayat sejak dicatat-ke pimpinan dan sampai kepada pegawai. Alur surat keluar merupakan riwayat penyusunan konsep naskah sebelum disyahkan oleh pimpinan organisasi.

Sampai disini, informasi proses penyelesaian pekerjaan dapat ditinjau dari dokumentasi persuratan yang tertuang pada jurnal atau loogbook.

Diskusi layanan Ketatausahaan mengerucut pada perlunya SOP yang menjembatani alur masuk dan keluar yakni SOP pengunggahan net konsep surat keluar ke dalam aplikasi persuratan.

Diharapkan adanya SOP pengunggahan net konsep surat keluar akan meningkatkan kepuasan satker terhadap layanan ketatausahaan.

Rara dan Skuter

"Bukan karena mampu membelikan mainan, namun kesediaan menemani bermain anak" Pelajaran yang mencuat seiring rengekan Rara untuk ditemani bermain skuter barunya. Minggu, 31 Juli 2022 lepas menerima mainan barunya Rara pun begitu semangat menjajal sejak terbangun dari tidurnya.

Bisa jadi karena mampu membelikan mainan, kesediaan untuk menemani bermain kurang membara. Sebaliknya, ketidakmampuan membelikan mainan untuk anak, mendorong rasa empati kepada anak untuk menemani bermain.

Begitu kah kehidupan ini???? Pertanyaan pun dapat kita lebarkan demi mendalami pelajaran kebijaksanaan.

Anak, anugerah ilahi yang mengajarkan orang dewasa kembali melogika kehidupan. Logika yang waras selaras kehidupan yang penuh keberkahan.

Kearsipan Digital

"Tinjaulah kebijakan kearsipan dengan perspektif digital" Kalimat yang melekat dalam memori otaku setelah mengikuti pemaparan kebijakan kearsipan digital oleh Direktur Kearsipan Pusat ANRI, Pak Imam Mulyantono. Bisa jadi pemahamanku akan berbeda dengan arsiparis lain yang mengikuti forum peningkatan kompetensi sumber daya kearsipan Kementerian ESDM.

Selasa, 26 Juli 2022 bertempat di Gedung Pusat Arsip Ponji Tangsel adalah ceritaku dalam komunitas kearsipan Kementerian ESDM. Komitmen pada kearsipan terus ditunjukkan oleh Kepala Biro Umum selaku pembina arsiparis dengan menyelenggarakan Forum Komunikasi pejabat Fungsional Arsiparis. Pun misalnya cerita sosialisasi arsiparis yang digawangi Biro Kepegawaian Dan Organisasi pada tahun 2014 (delapan tahun yang lalu) baca 👇

https://nurulmuhamad.blogspot.com/2014/04/cerita-dari-sosialisasi-jabatan.html?m=1

"Narasumber yang kemaren, cukup bagus" Kata pak Sabdo, arsiparis madya pada waktu rehat siang. Ya..menarik kiranya untuk menelisik satu dari berbagai pendekatan memahami arsip sebagai entitas. Bisa jadi pendekatan tersebut akan memudahkan agar arsiparis mempunyai perspektif digital.

Dulu, ada pendekatan kontek-konten-struktur dalam memaknai arsip. Pendekatan tersebut terafirmasi dengan memahami arsip sebagai entitas terkecil pembentuk fakta yang memintal peristiwa. 

Suatu peristiwa sebagai gambaran fakta, berisikan data, informasi, dan dokumen yang terbentuk dari arsip. Untuk itu, arsip menjadi entitas terkecil dari fakta. Arsip yang apa? Tentu arsip yang utuh, terpercaya, autentik, dan dapat digunakan. 

Bisa jadi kita tidak sependapat, karena selama ini yang menyelubungi pemahaman arsiparis bahwa arsip bukan saja dokumen. Arsip bisa berupa gedung, pelaku sejarah, naskah, dan format lainnya. Trus nalar kita diajak bingung, karena selama ini secara umum nalar kita akan mengatakan dokumen itu ya arsip atau sebaliknya arsip itu ya dokumen. 

Akhirnya, kebijakan kearsipan digital sesuai judul ceramah dari narasumber yang berasal dari Direktorat Kearsipan Pusat pada Deputi Pembinaan Kearsipan ANRI itu berhasil menyibak nalar transformasi digital. 

Bukankankah jelas dengan pembagian aplikasi Umum dengan Srikandi dan khusus sesuai substansi sektor urusan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden tentang SPBE yang diluncurkan pada tahun 2018. Kenapa perlu meninjau kembali konstruksi berfikir digital???. Baca 👇

https://muhamadonlinecom.wordpress.com/2020/10/22/aubkd-e-arsip-terintegrasi/

#bingungKokAjakAjak #angelAngel

"Membingkai Kembali Profesi Kearsipan"

"kiprah arsiparis perlu disuarakan sehingga dapat menyentuh dukungan peningkatan kinerja sektor energi" Tutur Bu Upik Jamil, Karo Umum sekaligus sebagai Pejabat Tinggi Pratama Kearsipan Kementerian ESDM. Pidato pembukaan sekaligus suntikan motivasi kepada arsiparis, seolah medesak nalar ke dalam pendekatan komunitas.

Jumat, 22 Juli 2022. Lebih dari seratus insan Arsip ESDM berada di Auditorium Balai Pengujian Teknologi Mineral dan Batubara Bandung. "Seratus lima puluh orang yang mengkonfirmasi undangan Biro Umum", kata petugas penjaga absensi. Komunitas arsiparis energi beranjangsana dalam membingkai kembali profesi kearsipan Kementerian ESDM.

Derap kearsipan ESDM pun terkonfirmasi dengan kehadiran langsung Jabatan Pimpinan Tinggi yakni Ibu Karo Umum dan Pak Karo Ortala. Kehadiran JPT Pratama tersebut adalah bukti laik akreditasi Istimewa atau AA yang berlaku enam tahun sejak tahun 2022. Status Akreditasi yang diraih KESDM dari Arsip Nasional RI, buah komitmen pimpinan akan keberadaan arsiparis di Kementerian teknis.

Forum yang bertajuk reframing sumber daya kearsipan yang diusung unit kearsipan tingkat 1 di kementerian menargetkan kemeriahan nuansa penjaga memori kolektif sumber daya mineral termasuk didalamnya migas, batubara, tenaga listrik, panas bumi, biomassa, sampai konservasi energi. Penjaga memori kolektof organisasi negara dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mengawal pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.

106 orang dari kebutuhan 169 PNS di KESDM telah duduk dalam jabatan fungsional arsiparis sebagai basis potensi sumber daya kearsipan. Tambahan lain berasal dari petugas arsip melalui penugasan pimpinan yang notabene sebagai pengadministrasi umum, pengentri data, dan sekretaris pimpinan.

"Segera hidupkan forum komunikasi para arsiparis" Tegas karo Umum. "Membingkai kembali (reframing) sumber daya manusia kearsipan, bukan saja krn akreditasi bagus dan penghargaan Pengawasan, namun perlu muncul output nyata dalam menjaga memori kolektif bangsa, tambah Bu Upik.

Sebagai motor penggerak kearsipan, Kepala Biro Umum memiliki harapan yang realistis atas keberadaan arsiparis. Informasi tematik seperti potensi minyak pertama kali dimana? Mineral dan batubara pertama, emas pertama di Indonesia. Geologi kita banyak sekali yang dapat di naikan sebagai memori kolektif bangsa Indonesia seperti ciletu dapat menghiasi gedung Pusat Arsip KESDM di Pondok Ranji Ciputat, Banten.

Bagian Tata Usaha di Direktorat

Berapa harga atau Job Prize Kepala Sub Bagian Tata Usaha kemudian di tulisan ini kita singkat menjadi "TU". Seberapa banyak beban kerja nya? Berbagai pertimbangan organisasi dipergunakan untuk menjustifikasi pengajuan ke KemenPAN dan RB untuk dapat ditempatkan di unit bentuk Biro dan Direktorat.

Kita ketahui bersama bahwa SOTK Kementerian ESDM versi 2021 setidaknya telah menempatkan tiga kasubag TU diantaranya TU Menteri, TU Sekjen, dan TU Staf Ahli. Gelombang aspirasi akan suntikan dukungan administrasi dan manajemen pimpinan melalui pendekatan organisasi termuat dengan pengusulan jabatan Kasubag Tata Usaha.

Hal tersebut diatas menjadi sekelumit isi diskusi yang digawangi Biro Ortala KESDM. Pro dan kontra akan agenda setting tersebut pun muncul bukan saja dari insan ketatausahaan. Para punggawa ortala di kesekjenan dan unit organisasi utama pun begitu cair untuk mendalami dan mengelaborasi.

Dari sudut kota Bandung, 20 Juli 2022 aku pun mengutarakan pendapat dalam forum dengan menyambut suka cita akan agenda setting adanya pengusulan jabatan TU di Direktorat. Menurutku, kondisi eksisting dimana dukungan dari sekretaris pimpinan yang notabene non PNS di ruang sekretariat pimpinan membutuhkan penguat posisi secara organisasi.

Aku pun menambahkan bahwa keberadaan jabatan TU di Sekretariat Pimpinan pada direktorat dapat menjadi tool mitigasi atau pengendalian resiko internal. Sebagai contoh terkait kearsipan dimana nuansa ketatnya kaidah masih menjadi ciri penyelamatan dokumen negara.

Pada setiap harinya, pengawasan (verifikasi) surat yang masuk ke Direktorat Jenderal tak lepas dari ratusan surat. Dokumentasi persuratan menjadi hal mendasar agar rekaman kegiatan dapat tersaji puluhan tahun mendatang. Tentu yang lebih mendesak adalah follow up atau tindak lanjut surat demi dukungan peningkatan kinerja unit organisasi.