Menelisik terbentuknya Ditjen Migas

Berpijak dari uraian kegiatan dalam jabatanku ( pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 48 tahun 2014, aku memulai untuk menuliskan informasi terkait di instansi bekerja.  Ya, Ditjen Migas,  banyak pertanyaanku tentang perjalanan sejarah organisasi pembentukan instansi pemerintah dimana kebijakan nasional bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

Selaian uraian kegiatan arsiparis, dasar penulisan kembali hal yang jadul terkait instansiku bekerja adalah suatu waktu para pelajar atau mahasiswa akan mencari informasi perjalanan sejarah organisasi pemerintah yang menangani pertambangan migas. Pikiranku meneguhkan bahwa saat yg tepat untuk menjalankan uraian tugas penyajian data dan informasi. Untuk itu dalam mendukung pencarian informasi berbasis  kepada arsip, aku memulai dengan membuka cakrawala informasi dari buku buku, salah satunya adalah buku terbitan instansi Pemerintah.

Untuk itu, disela sela merapikan gudang arsip, kutemukan buku yang berjudul 50 Tahun Pertambangan Dan Energi Dalam Pembangunan terbitan Departemen Pertambangan dan Energi yang diterbitkan pada tahun 1995. Di dalam kata pengantar yg disampaikan oleh bapak Umar Said selaku Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan Dan Energi, pada tanggal 17 agustus 1995, menyebutkan bahwa tim penyusun buku, melaksanakan keputusan menteri nomer 1643.k/702/M.PE/1994.

Kilas balik dibentuknya Ditjen Migas
Tahun 1957, Kementerian Perekonomian dibelah menjadi dua yaitu perdagangan dan perindustrian,  pelaksanaan kebijakan pertambangan MInyak dan Gas Bumi berada di bawah Departemen Perindustrian;

Tahun 1959, kementerian peridustrian dipecah menjadi tiga yaitu industri dasar, industri pertambangan, dan industri rakjat;

Tahun 1961, pemerintah membentuk Biro Minyak dan Gas Bumi dibawah Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Pembentukan biro migas mendasarkan pada ketenyuan UU No.44 tahun 1960 pasal 16 yang menetapkan  bahwa tata usaha dan pengawasan atas pelaksanaan dan pengusahaan hasil hasil pertambangan dipusatkan pada departemen yg lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan terbentuknya biro ini, maka pemerintah pemerintah membubarkan badan pengawas dan penyalur pengusahaan minyak bumi, dan kantor minyak;

Tahun 1963, Biro Minyak dan Gas berubah menjadi Departemen Minyak dan Gas Bumi yang berada di bawah kewenangan pembantu menteri urusan pertambangan dan perusahaan tambang negara;

Tahun 1964 muncul nama Direktorat Minyak dan Gas Bumi;

Tahun 1965, di kabinet DWIKORA bernama Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi. siapa? . menteri migas membawahi departemen pembinaan dan pengawasan migas serta lembaga migas;

Tahun 1965 menteri urusan migas menetapkan berdirinya LEMIGAS;

Tahun1966 bulan Maret, menteri urusan minjak dan gas bumi, Dr Ibnu Sutowo menentukan pembagian tugas pembantu menteri departemen urusan minjak dan gas bumi meliputi urusan pengolahan dan pemasaran dalam negeri (Ir. Wijarso), urusan pemasaran luar negeri (Dr. E. Sanger), urusan produksi dan operasi dinas - dinas bantuan (Kolonel J.M. Pattiasina), urusan personalia dan kesedjahteraan dan keamanan (Brigjen. Moeljosoedjono), urusan adminisrasi dan Finansial ( Ir. Anondo)

Tahun 1966, dalam Kabinet Ampera, Departemen Minyak dan Gas Bumi dan Departemen Pertambangan dilebur menjadi Departemen Pertambangan. 

Tahun 1970, Menteri pertambangan Soemantri Brodjonegoro memprakarsai munculnya undang undang pertamina.  Dalam undang-undang pertamina disyahkan 1971,  disebutkan bahwa menteri pertambangan melaksanakan pengawasan terhadap permodalan dan keuangan perusahaan.  Sedangkan pengawasan manajemen perusahaan dilaksanakan oleh dewan komisaris pertamina untuk Pemerintah yg disingkat DKPP.

1  Pendahulu dirjen migas adalah  Ir. Wijarso 1978 – 1984 dilanjutkan oleh Ir. Sudarno Marto Suwojo 1984– 1988

Tahun 1992, Menteri Pertambangan Dan Energi pada Kabinet Pembangunan V yakni Ginandjar Kartasamita menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertambangan dan Energi dimana Ditjen Migas dipimpin oleh Dirjen  Ir. Suyitno Patmosukismo

1  Berikut nama nama Dirjen Migas yakni DR. Rachmat Soedibjo 1999 – 2002, Ir. Iin Arifin Takhyan 2002 – 2006, Ir. Luluk Sumiarso 2006 – 2008, Dr. Evita Legowo 2008 – 2013,  Ir. Edy Hermantoro 2013 - 2014, Prof. DR. Wiratmaja 2015 - 2017, DR. Ego Syahrial, M.Si 2017 

Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi Tahun 1996

Pada tulisan kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi edisi ketiga yang diterbitkan Ditjen Migas pada tahun 1996. Ulasan data dan informasi diawali dari organisasi yang berubah pada tahun 1992 dengan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1784 tanggal 31 Desember. Organisai terdiri unsur pimpinan,  unsur pelaksana,  staf ahli,  dan instansi vertikal. Unsur pelaksana di Ditjen Migas terdiri dari Direktorat Eksplorasi dan Produksi,  Direktorat Pengolahan dan Pemasaran,  Direktorat Teknik Pertambangan Migas,  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Migas,  Puslitbang Teknologi Migas serta Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi.

 

Pada perjalannnya numenkelatur pertambangan energi akan berganti dengan nama energi dan sumber daya mineral. Pelaksanaan kegiatan pertambangan dan minyak bumi mendasarkan pada UU nomer 44 tahun 1960. Sedangkan aturan pelaksana antara lain adalah PP penyediaan wilayah kuasa pertambangan kepada PN Pertamina diterbitkan pada 1969. Peraturan pemerintah tentang pengawasan pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi migas di daerah lepas pantai yg diterbitkan tahun 1974. dan juga diterbitkan pada tahun 1994 peraturan Pemerintah tentang syarat syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil migas.

Buku ini mengelompokkan perundangan menjadi beberapa kelompok yakni perundagan tentang wilayah kuasa pertambangan migas,  pengawasan eksplorasi dan eksploitasi migas dan panas bumi,  pengawasan atas pemurnian dan pengolahan serta penjualan,  pengawasan atas barang operasional perminyakan dan pengusahaan panas bumi,  pengawasan atas ketenagakerjaan migas, keselamatan kerja dan pencemaran kegiatan pertambangan migas,  penggunaan air untuk kegiatan usaha pertambangan migas,  pungutan negara dan perpajakan pertambangan migas , dan pelayanan jasa teknologi dan perusahaan penunjang,  serta BUMN di lingkungan Ditjen Migas.

Pada bagian informasi substansi migas,  buku ini mengetengahkan sumberdaya hidrokarbon,  penyelidikan geofisika,  pemboran eksplorasi,  pemborang pengbangan,  produksi minyak dan kondensat,  dan pemanfaatan gas bumi. Data cekungan sedimen yang telah dibor dengan adanya penemuan kandungan sebanyak 10. Dan cekungan yang telah berproduksi sebanyak 14. Jumlah sumur pengembangan yang dibor selama periode 1991 s.d. 1995 sebanyak 3.064 sumur.

Sedangkan bagian pengolahan serta pemasaran, disajikan data kilang minyak indonesia sampai dengan akhir tahun 1995 antara lain adalah pangkalan brandan,  dumai,  sungai pakning,  musi,  cilacap,  balikpapan,  balongan,  dan kilang cepu. Kilang gas indonesia yng mengolah gas menjadi lpg dan lng antara lain arun, badak bontang.

Penerimaan negara dari sektor migas pada tahun 1995 dengan laba bersih minyak sebesar 487,6 milyar rupiah.

Buku ini juga menyajikan data dan informasi perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas. Jumlah nya mencapai 39 jenis izin dan rekomendasi dengan rincian 18 bentuk izin dan 7 bentuk rekomendasi serta 9 bentuk sertifikasi. Selebihnya berbentuk pengesahan prosedur,  surat keterangan,  keputusan penunjukkan,  dan pemberian tanda penghargaan.

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan untuk pengusahaan migas yakni bentuk Perjanjian Karya sampai dengan tahun 1960. Bentuk yang kedua adalah bentuk kontrak production sharing (KPS) generasi kesatu tahun 1964 - 1977, KPS generasi kedua tahun 1978 - 1987, KPS generasi ketiga tahun 1988 s.d. sekarang. Selain itu juga terdapat kerjasama pengusahaan migas dalam bentuk TAC,  EOR,  dan KOB atau kerjasama operasi bersama. 

Pada bagian akhir tulisan saya ini,  saya tertarik dengan Badan Koordinasi Energi Nasional yg pada perkembangannya akan menjadi Dewan Energi Nasional program penggunaan BBG untuk transportasi tahun 1987.  Buku ini tidak mengulas banyak mengenai program tersebut. BBG menggantikan bensin pada mikrolet dan taksi disebut sebagai pilot project yang berakhir pada bulan April tahun 1989

Tahun 2005 Pemda DKI mengoperasikan Bus berbahan bakar BBG sebanyak 198 unit. Stasiun Pengisian Bahan GAs Kalideres dan SPBG Kelapa Gading sebagai tempat pengisian.

Jika menilik tahun 2010 s.d. 2014 ini digalakkannya kembali pembangunan infrastruktur gas untuk transportasi. Hal ini menjadi catatan perjalanan sejarah bahwa setelah sudah sejak 21 tahun yang lalu, keberadaan program konversi minyak ke gas. 

Sedangkan pada buku yang diterbitkan tahun 1996, telah ada sebanyak 10 SPBG yakni di Jalan Daan Mogot,  Jalan Warung Buncit,  Jalan Margonda Raya,  Jalan Ahmad Yani,  Jalan Benda Kalideres,  Jalan Pemuda,  Jalan Sumenep,  Jalan Raya Bekasi, dan Jalan Raya Pluit.

Pada tahun 2010 sampai tahun 2015 ini masih digallakkan Pembanganan infrastruktur gas untuk transportasi, antara lain adalah SPBG CNG di Palembang, Pembangunan SPBG LGV di Bali, Pembangunan SPBG CNG di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, Pembangunan SPBG CNG di Jabodetabek, Pembangunan SPBG di Medan, Pembangunan SPBG di Pekanbaru, Pembangunan SPBG di Yogyakarta, Pembangunan SPBG di Cirebon, Pembangunan SPBG di Kota Balikpapan , dan Pembangunan LNG-LCNG di Jawa Barat, Pembangunan SPBG dan Infrastruktur Pipa Gas di Batam, Pembangunan SPBG dan Infrastruktur Pipa Gas di Semarang

Untuk pembangunan di jabodetabek, terdiri dari Pembangunan Mother Station di Bumi Serpong Damai (BSD), Pembangunan SPBG Online di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Pembangunan Pipa Distribusi Ragunan - Lebak Bulus, Pembangunan SPBG Online di Cilandak, Jakarta Selatan, Pembangunan Pipa Distribusi Beji – Ragunan, Pembangunan Pipa Distribusi Fatmawati - Blok M

PermenPAN dan RB No.48 Tahun 2014

Resume aturan main bagi arsiparis

1. Arsiparis menjadi satu Rumpun jabatan dengan pustakawan, meskipun demikian si Arsiparis jangan iri dengan perbedaan tunjangan;
2. Kedudukan arsiparis berbicara mengenai tugas dan fungsi arsiparis sesuai dengan Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai Kearsipan;
3. Instansi pembina  yakni berada di ANRI;
4. Tugas instansi pembina jabatan arsiparis yang menarik perhatian saya adalah SIJFA (Sistem Informasi Jabatan Fungsional Arsiparis);
5. Jenjang jabatan yang baru adalah jenjang Arsiparis Pemula pada kategori keterampilan;
6. Hasil kerja arsiparis didominasi dengan bentuk daftar arsip;
7. Uraian kegiatan arsiparis digolongkan dari arsip dinamis dan arsip statis serta pembinaan kearsipan;
8. Uraian kegiatan yang akan memberdayakan arsiparis adalah pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi; 
9. Bagaimana dengan tugas tambahan yang diberikan pimpinan namun tidak terkait langsung dengan kearsipan? karena diatur dalam aturan ini bahwa tugas tambahan arsiparis yang masih ANSIH Kearsipan;
10. Arsiparis menyusun SKP berasal dari turunan penetapan kinerja unit arsiparis bernaung namun mendasarkan uraian jabatan tiap jenjang dan kategori arsiparis;
11. Angka Kredit arsiparis didasarkan pada penilaian kinerja
12. Penilaian Kinerja Arsiparis dikonversi kepada Angka Kredit oleh pejabat penilai
13. pejabat penilai dibantu oleh Tim Penilai. Dalam membantu pejabat penilai, tim mengevaluasi keselarasan hasil penilaian dan memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengembangan PNS
14. Terdapat penekanan pada pengangkatan calon arsiparis hasil seleksi CPNS jalur umum. fakta yang selama ini ada, khususnya di instansi pusat, pengadaan formasi calon arsiparis  tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan jabatan fungsional arsiparis. fakta yang muncul adalah banyak temen temen calon arsiparis yang belom diangkat menjadi arsiparis
15. Polemik tahun sebelumnya mengenai persyaratan untuk kembali diangkat berumur minimal atau sama dengan 54 tahun dan pengangkatan baru kedalam jabatan arsiparis kategori keahlian adalah usia minimal atau sama dengan 57 tahun;
16. Sertifikasi kompetensi menjadi hal yang mutlak diikuti arsiparis. Arsiparis akan tertinggal jika tidak diikutsertakan dalam ujian sertifikasi oleh unit pembina kepegawaian, Yang dibutuhkan adalah terobosan agar ujian sertifikasi dapat diikuti secara mandiri oleh arsiparis, bukan penyertaan dari unit pembina adalah tantangan unsur pembinaan;
17. Volume arsip dan rentang organisasi menjadi dasar penetapan kebutuhan Arsiparis
18. pendekatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan arsiparis dengan cara impassing. yakni penyesuanan kepada PNS dengan ijazah SLTA dengan pangkat minimal II/c usia paling tinggi 50 tahun, dalam 5 tahun harus menempuh pendidikan kearsipan
19. Mencabut permen PAN tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya

Pengurusan Surat

Setelah akhir taun 2014, Unit Tata Usaha Ditjen Migas melaksanakan launching pencatatan surat dan nota dinas mempergunakan aplikasi.  Animo dari para pegawai persuratan pun menyambut dengan baik. Target pengelolaan surat berbasis aplikasi ini adalah pemberian nomer untuk surat dan Nota Dinas keluar yang ditandatangani pejabat di lingkungan Ditjen Migas. 

Dalam menjalankan kegiatan ini, saya konsepkan laporan dari Kepala Bagian kepada Sesditjen (eselon II) dengan tanggapan good dan thanks. Dalam konsep tersebut poin poin yang saya sampaikan adalah

1.      Tujuan diadakan pengurusan berbasis aplikasi adalah untuk menunjang kesiapan Ditjen Migas dalam menyongsong pelaksanaan kebijakan e-government atau kebijakan birokrasi dengan teknologi komputer;

2.      Pertemuan tersebut menyepakati agar penomoran surat dan nota dinas pada unit kerja eselon III, II, dan I mempergunakan komputer yang diakses pada jaringan intranet di 172.16.20.8/SituDev yang sebelumnya mempergunakan buku agenda surat keluar/masuk;

3.      Kesiapan e-government Ditjen Migas dapat terukur dari pembiasaan para pegawai di sekretariat pejabat eselon I, II, dan III, yang sampai tahun 2015 ini masih perlu ditingkatkan mulai dari pemahaman pegawai persuratan sampai dengan keberadaan komputer dan jaringan intranet;

4.      Harapan yang akan dicapai adalah seluruh catatan nota dinas dan surat yang ditandatangani oleh pejabat eselon di lingkungan Ditjen Migas terdokumentasi dan tersimpan pada server yang dikelola IT Ditjen Migas sehingga data surat dapat tersimpan dari tahun ke tahun;

5.      Selain itu kami berharap agar terbangun budaya pemanfaatan teknologi dalam mempercepat dan mempermudah pengurusan surat sehingga tercipta mailhandling dan mail tracking yang handal;

6.      Perlu kami laporkan pula bahwa untuk mengakomodir 24 user yang terdiri sekretariat pejabat Es. III dan 5 user sekretariat Pej. Es. II dan 1 user sekretariat DJM, kapasitas memori server persuratan telah ditingkatkan dari 1 GB ke 32 GB sehingga diusahakan dapat menjamin kestabilan sistem;

Beberapa eselon 3 pun mempergunakan penomoran nota dinas dengan mempergunakan aplikasi ini.  Walau belom semua,  namun diharapkan dengan pembiasaan aplikasi akan menuai keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.  Data surat dan nota dinas dapat terdokumentasi di dalam server. Sehingga nantinya akan diberikan umpan balik dari pengguna ke pengembangan aplikasi. 

Di unit unsur pembantu pimpinan (Sesditjen), SDML belom terlihat mengaktifkan acount,  hal tersebut berbeda dengan bagian lain yakni bagian hukum, keuangan serta umum dan kepegawaian sudah aktif.  Pada unit pelaksana yakni direktorat program masih dilaksanakan di subdit kerjasama, dan penyiapan program. Rencana untuk melakukan pendekatan kepada pegawai persuratan lainnya agar di direktorat program dapat terlaksana dengan baik.

Yang cukup menggairahkan adalah di direktorat hulu. Dari lima sekretariat eselon 3, hanya unit DMEP saja yg belom.  DMEE, DMEW, DMED, dan DMEN sudah terdaftar sebagai user. User di Direktorat Pembinaan Usaha Hilir adalah DMOH dan DMOO. Di dit teknik paling menyedihkan hanya ada satu.  Ada dua belas dari 24, dengan prosentase 50 persen. Untuk sekretariat eselon dua dan satu full. 

Ada usulan untuk menerbitkan suerat edaran agar seluruh unit dapat mempergunakan aplikasi sebagai alat menomori surat. Walau sistem masih harus diupgrade untuk nota dinas eselon 3 dengan tujuan lintas direktorat, nota dinas dengan tujuan lebih dari satu, bentuk keputusan yang diterbitkan oleh eselon 2, serta bentuk naskah notulen rapat. 

Sedikit Catatan Migas Tahun 1998

Tertulis dalam buku ini halaman 229 bahwa urusan migas yang mendasarkan UU Nomor 11 tahun 1967 yang direncanakan digeser dengan UU yang baru. Penghapusan monopoli migas yang teridentifikasi pada pelaksanaan kegiatan hulu oleh PERTAMINA, mulai terencana pada tahun 1998. Munculnya pemikiran bahwa peran negara dan peran perusahaan haruslah terpisah secara tegas. Selain itu juga adanya peningkatan dinamika antara regulasi, pajak, perlindungan lingkungan dengan aspek beroperasinya perusahaan migas, pengembangan usaha perminyakan , dan laba-rugi.  

Paragraf diatas merupakan sedikit informasi yang terekam dalam buku tahunan Pertambangan dan Energi tahun 1998. 

Tulisan berikut merupakan  cara dalam mengeksplorasi pengetahuan tentang minyak dan gas bumi. Tulisan ini aku posting setelah aku resumekan dari buku tahunan Pertambangan dan Energi tahun 1998. Sudah 16 tahun buku ini ditulis, tepatnya dituliskan kata sambutan oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada agustus 1999 oleh bapak Kuntoro Mangkusubroto. Ya, hanya dengan membaca arsip dan buku buku terbitan institusiku, aku berusaha membuka cakrawala mengenai perminyakan

Saya langsung menyasar tema minyak bumi yang terkait pada institusiku bekerja.  Aku tidak terlibat secara langsung pada pengaturan perminyakan atau peninjauan ke lapangan lapangan minyak. Aku ditempatkan di bagian umum yang ditugaskan untuk menangani kearsipan. meskipun demikian, aku harus berusaha mengeplorasi pengetahuhan perminyakan.

Segera, aku buka daftar isi dan segera setelah melihat bab 4 tentang perkembangan minyak dan gas bumi pada halaman 112, akupun langsung menuju halaman tersebut.

Setelah beberapa menit membaca dan membolak balik lembar demi lembar mulai halaman 112, aku mulai pusing. Aku mampu membunyikan kalimat, namun angka angka dan istilah perminyakan, menyebabkan bosen sebelum selesai membaca. Selanjutnya aku putuskan untuk kembali ke daftar isi, agar aku dapat mengerti alur cerita dari tema bab 4 yang berjudul perkembangan minyak bumi.

Pengusahaan minyak bumi terbagi beberapa bagian yang mempunyai penjelasan masing masing.  Bagian eksplorasi menjadi yang pertama yang disusul dengan bagian eksploitasi dan produksi.  Aku tidak menghiraukan benar atau tidak dengan mempergunakan kata 'bagian’ untuk menuliskan pembagian pengusahaan minyak dan gas bumi. aku ingat bahwa, dikantorku ada subdit eksplorasi dan subdit eksploitasi.

Kelanjutan pengusahaan migas untuk bagian ketiga adalah pengolahan dan disusul dengan pemasaran dan pembekalan. Nalarku memahami bahwa empat bagian yakni eksplorasi,  eksploitasi dan produksi,  pengolahan, pemasaran dan pembekalan merupakan inti teknis pengusahaan migas sampai didapatkan bagian ekspor. Sedangkan adanya dinamika yang terkait erat dengan bagian teknis pengusahaan migas sebagaimana yang tertulis di buku Pertambangan dan Energi tahun 1998 antara lain kegiatan kontraktor minyak dengan sistem bagi hasil,  penerimaan negara dan subsidi BBM, sampai dengan investasi dan penyerapan tenaga kerja perminyakan.

Agar tidak hanya menyalin daftar isi,  aku kembali ke halaman 112 untuk menuliskan kembali sejauh yang aku mengerti mengenai migas. Bagian eksplorasi dalam buku ini dibagi dua yakni yang pertama adalah sumber daya minyak dan gas bumi. Yang kedua adalah pengeboran eksplorasi.  Adanya team yang disingkat TECP singkatan dari Team Evaluasi Cadangan Potensial yang dipercaya dalam mengeluarkan angka potensi sumber daya migas,  memotivasiku.  Siapakah team itu?

Data tabel penyelidikan seismik baik dua dimensi maupun tiga dimensi yang dilaksanakan oleh PERTAMINA maupun kontraktor minyak dalam satuan kilo meter menjadi isi dari bagian sumber daya migas. Istilah penyelidikan seismik akan menjadi survey seismik pada tahun mendatang. Penyelidikan seismik dilakukan baik didaratan maupun di lepas pantai.

Pada sub bagian lain dari bagian eksplorasi,  pengeboran eksplorasi mempergunakan satuan sumur.  Tertulis sejumlah 12 sumur minyak dan 62 sumur gas dapat dicatatkan pada tahun 1998.

Ccadangan Migas, pengeboran pengembangan, dan produksi membentuk bagian eksploitasi dan produksi.  Catatan cadangan minyak terbukti adalah 5099,8 Million Stock Tank Barrel yang disingkat MSTB.  Sedangkan cadangan gas terbukti adalah, 77.065,9 Billion Standard Cubic Feet yang disingkat BSCF.

Sampai dengan tahun 1998 terdata sebanyak 685 sumur minyak dan 61 sumur gas telah dilakukan pengeboran pengembangan. Sedangkan tingkat produksi minyak mencapai 480,2 juta barel, dan produksi gas mencapai 54,8 juta barel selama tahun 1998.

Pada bagian pengolahan, berisikan hal kapasitas pengolahan kilang BBM mencapai 249.944,04 ribu barel. Hal tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan BBM yakni mencapai 307.347 ribu barel.

Pemasaran dan pembekalan yang menjadi bagian dari pengusahaan migas di sektor hilir,  tersaji data pemasaran dalam negeri,  sarana distribusi,  pemasaran gas oleh PGN.  Volume BBM yang dipasarkan di dalam negeri melebihi volume produksi kilang.  Sarana distribusi yakni kapal tanker, terminal transit,  depot,  spbu,  tongkang,  tangki , semi floating storage dan pipa.

Penjualan minyak ke luar negeri mencapai 280,4 juta barel dan kondensat 26, 9 ribu ton dapat memberikan kontribusi peenerimaan negara sebesar 41,36 milyar rupiah. 

Kegiatan kontraktor migas menghasilkan data yakni tertandatangani 22 kontrak dalam bentuk bagi hasil standard, bagi hasil dengan model JOB dan bentuk TAC selama tahun 1998.

Demikian penggambaran data migas yang ada dalam buku Tahunan pertambangan dan energy tahun 1998 yang merupakan bagian dari perjalanan kebijakan REPELITA VI.  Kebijakan REPELITA telah menetapkan strategi dan langkah pada sisi hulu migas,  sisi hilir migas dan penunjang migas.

Walaupun rencana sering meleset misalnya data REPELITA VI menyebutkan bahwa pengeboran pengembangan sebanyak 773 sumur per tahun, namun hanya terealisasikan 746 di tahun 1998. Data pada sektor hilir, tidak cukup untuk memggambarkan capaian REPELITA VI.  Dalam REPELITA VI disebutkan adanya proyek pembangunan kilang, proyek pembangunan transit terminal BBM, proyek pembangunan depot, dan pembangunan jaringan distribusi gas atau disingkat PEMJADIG yang dilaksanakan oleh PGN.

Sumber Energi dan Sumber Politik Nasional dan Internasional

Tulisan berikut adalah secuil isi dari buku yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Khusus PERTAMINA yang berjudul Pertamina dari puing puing ke masa depan, refleksi dan visi, 1957 s.d 1997. Buku tersebut diterbitkan Tahun 1997 dengan editor Taufik Ismail, Rais  dan Hamid Jabbar

Masa Penguasaan Hidia Belanda – Jepang – Belanda

Telaga Tunggal I dinyatakan sebagai sumur minyak pertama di Hindia Belanda pada tahun 1885. Sumur ini terletak di Sumatera Utara. Tertulis bahwa UU pertambangan Hidia Belanda di tahun 1899 bernafaskan monopoli bertujuan mendorong perkembangan pengusahaan pertambangan dan untuk menjamin penerimaan negara Belanda. Dengan tujuan tersebut dinamika pengusahaan pertambangan minyak bumi berkembang dan diikuti dengan perubahan UU pada tahun 1918.

Kepentingan negara penguasa daerah pertambangan minyak dan kepentingan negara dimana asal perusahaan minyak bumi pun mulai kentara perbedaannya.  Sisi negara penguasa sumber daya minyak akan melindungi kepentingan penerimaan negara, sedangkan negara dimana asal perusahaanpun ikut berkepentingan di dalam pengusahaan minyak bumi.

Hal demikian menunjukkkan bahwa selain sebagai salah satu sumber energi,  tambang minyak bumi terkait erat dg percaturan politik antar negara. Tercatat dalam sejarah, kedatangan Jepang ke Indonesia terkait impor minyak dari Hindia Belanda yg semakin tinggi. Sebut saja untuk kebutuhan bahan bakar perang Jepang. Jepang membawa ahli - ahli teknik konstruksi perminyakan ke Indonesia. Selain itu, Jepang memanggil pegawai perminyakan Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perminyakan di Indonesia.  Sumur baru yang didapatkan Jepang adalah misalnya sumur minas 1 di Riau.

Tenaga perminyakan Jepang yg ditenggelamkan oleh sekutu bisa jadi salah satu penyebab rontoknya kekuatan Jepang. Termasuk suplai BBM dengan iring - iringan tangki minyak dari Indonesia menuju Jepang pada tahun 1945 yang tidak sampai tujuan.

Kekuasaan Jepang yg dirontokan oleh Sekutu,  meninggalkan tambang minyak bumi untuk juga dikuasai kembali oleh Belanda yang menjadi anggota dari sekutu. Namun demikian, terdapat catatan bahwa residen Abdul Karim dan Laut Siregar mewakili Gubernur Sumatera Republik Indonesia menerima serah terima tambang minyak pangkalan Brandan.  Kemudian laskar minyak yang terbentuk dari para pegawai minyak membentuk perusahaan tambang minyak republik indonesia dengan persetujuan Gubernur Sumatera.

Bulan Agustus 1947 pangakalan Brandan dibumihanguskan oleh para pejuang karena Belanda kembali datang dg ancaman ‘menguasai kembali minyak indonesia’. Strategi pejuang kemerdekaan dengan bumi hangus juga terjadi di Plaju Sumatera Selatan pada tahun 1946. Kilang cepu pun tak luput dari strategi bumi hangus oleh pejuang kemerdekaan. Cepu timur dikuasai BPM Belanda dan cepu barat dikuasai oleh PTMN Indonesia.

Sesuai dengan kesepakatan perundingan meja bundar,  tambang minyak di Sumatera Selatan dikembalikan ke perusahaan Belanda yakni BPM dan stanvac.  Di Jambi dikuasai kembali oleh Belanda dg perusahaan NIAM. Kekuasaan kepada BPM Belanda sebagai pemilik semula kilang minyak Cepu. Tak terlepas juga kilang wonokromo surabaya juga jatuh ke dalam kekuasaan bpm pada nopember 1945.

Masa mempertahankan kemerdekaan s.d lahirnya PN PERTAMINA

Keadaan negara Indonesia yang masih berperang mempertahankan kemerdekaan,  yg walaupun telah ada undang undang dasar 1945, namun UU pertambangan masih berlaku UU pertambangan masih diberlakukan perundangan yang telah ada. Tahun 1945 s.d. diterbitkan Peraturan Pemerintah tahun 1956 tambang minyak di indonesia masih dikelola langsung oleh perusahaan perusahaan Asing.  Setahun kemudian tepatnya pada tahun 1957, tambang minyak di pangkalan Brandan dikuasai pemerintah Indonesia dengan pimpinan kepala staf angkatan darat sebagai panglima perang (alas an pemberlakuan UU darurat perang).

Penguasaan terhadap tambang minyak tersebut menghapus perjanjian konperensi meja bundar 1949. Melalui panitia negara urusan pertambangan yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang status tambang minyak yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 13 september 1951. Selain itu juga membentuk panitia pembantu ahli.

Kabinet pertama Pemerintah Republik Indonesia,  menempatkan urusan minyak bumi di bawah menteri perdagangan dan industri. Menteri Dr. Sumitro tidak menyetujui tambang minyak dibawah pengawasan pemerintah,  krn perjanjian Konferensi meja bundar telah memutuskan BPM/belanda sebagai pemilik nya. 

Pada kabinet kedua, urusan minyak bumi ditempatkan pengawasan menteri perekonomian. Selanjutnya pada kabinet Djuanda tahun 1957, mengumumkan tambang minyak brandan dibawah Kementerian Perindustrian dan Angkatan Darat. Bulan Oktober 1957 kementerian perindustrian memberi kuasa kepada angakatan darat untuk membentuk PT. ETMSU.  Akhirnya pada bulan Desember 1957 berubah ke PT. PERMINA pada tahun 1958 yang disyahkan oleh menteri kehakiman. Dg direktur umum Ibnu Sutowo.

Setelah UU no.44 tentang pertambangan diberlakukan pada tahun 1961 oleh presiden Soekarno.  (Mengesahkan usilan mosi dari parlemen RI tahun 1951], menteri Chairul Saleh membawa lahirnya PN Permigan yang didirikan berdasar PP no.199 juni 1961. Dan no. 3 februari 1961 dengan nama PN.  Pertamin.  Sedangkan PT PERMINA berubah menjadi PN PERMINA pada bulan juni.  Melalui PP no. 198  tahun 1961.

Dengan berlakunya UUno.  44 , sejak tahun 1961, konsesi pertambangan dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia, sebagai imbalannya, perusahaan asing diakui sebagai kontraktor perusahaan negara.  terdapat tiga kelompok besar untuk menggambarkan pengakuan tersebut yakni, Stanvac sebagai kontraktor PN PERMINA.  Shell sebagai kontraktor PN Permigan, dan Caltex sebagai kontraktor PN pertamin.  

Pada kontrak ini terdapat klausul untuk menjalankan konstitusi penguasaam cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.  Yakni penjualan fasilitas pengilangan dan pemasaran setelah melewati sepuluh tahun. Tepatnya pada tahun 1964 bulan agustus,  pemindahan aset sebagaimana tertuang dalam kontrak dipercepat pelaksanaannya setahun. PN Pertamin menerima penunjukan pemerintah untuk menerima aset Shell, stanvac,  dan caltex. Sedangkan permigan dengan caltex menghilang seiring peristiwa 1oktober 1965.

Situasi politik di indonesia berubah ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1967. Tahun itu pula lahirlah UU penanaman modal asing yang baru.  Pergantian kabinet yang dipimpin Soeharto menempatkan rektor Universitas Indonesia, sebagai Menteri Pertambangan. Yakni soemantri Brojonegoro sebagai menteri pertambangan mengusulkan kepada presiden Soeharto pada tahun 1968, agar Pertamin dan PERMINA digabung menjadi PN PERTAMINA.

LAPORAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN ARSIP KE-4 ( Mei s.d. November 2014)

I.               PENDAHULUAN

1.    Latar Belakang.

Berapa jumlah arsip yang dapat ditata, merupakan pertanyaan untuk mengukur kinerja di bidang kearsipan. Berapa jumlah boks yang bisa disusutkan adalah rangkaian pertanyaan selanjutnya, juga untuk mengukur kinerja kearsipan. Bertambahnya jumlah boks arsip harus diikuti dengan jumlah boks yang harus disusutkan. Hal tersebut merupakan siklus dari penataan arsip yang masih identik dengan fisik arsip.

Pada sudut pandang data, pertanyaan seperti berapa jumlah data yang dapat diinput, dan berapa jumlah file pdf yang dapat dialih mediakan?, pertanyaan tersebut juga dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja arsiparis.

2.    Maksud dan  Tujuan

Laporan pemantauan pengelolaan arsip Ditjen Migas disusun selain untuk memenuhi angka kredit arsiparis, selain itu juga menjadi dokumentasi pelaksanaan kegiatan kearsipan. Dalam membangun dokumentasi yang baik, arsiparis Ditjen Migas mengusahakan untuk membiasakan melaporkan pemantauan pengelolaan arsip pada tiap semester. Dokumentasi mengenai laporan kemudian akan diposting di blog pribadi arsiparis sehingga akan meninggalkan informasi kepada arsiparis yang akan datang pada tahun tahun mendatang.

3.    Waktu Pelaksanaan

Beberapa laporan yang telah disusun yakni laporan pertama dilakukan untuk memotret pelaksanaan pengelolaan arsip mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 semester  pertama. Laporan kedua yakni periode tahun 2013 semester kedua, dan laporan ketiga periode semester pertama tahun 2014. Laporan keempat ini adalah pemantauan untuk periode Mei sampai dengan November 2014/semester kedua

II.            ISI LAPORAN

Sampai bulan November 2014 kegiatan pengelolaan arsip Ditjen Migas terdiri dari kegiatan penataan arsip inaktif berjumlah 1.026 meter linear atau setara dengan 5130 boks.

1.    Penataan pertama dengan yaitu arsip yang diserahkan oleh unit pengolah yang telah dilaporkan sebagaimana laporan ketiga yakni dengan output 175 meter linear atau setara dengan 875 boks.  Arsip tersebut ditata di Gedung Ditjen Migas dan disimpan di Ruang sewa ANRI. Penataan ini juga untuk melakukan manuver berkas sehingga menemukan dokumen atau arsip copy dan dokumen telah habis masa retensinya untuk kemudian dikeluarkan dari ruang sewa ANRI.

Manfaat penataan ini adalah penyusutan kurang lebih 300 boks di ruang simpan sewa anri dan berkurangnya arsip di ruang arsip dan koridor ruang kerja unit kerja di lingkungan Ditjen Migas;

2.    Penataan kedua arsip Hukum Ditjen Migas yang disimpan di pusat arsip KESDM dengan alamat Jl Yaktapena Ciputat Tangerang.(memperbaharui daftar). Jumlah arsip yang diperbaharui daftar dan dimanuver adalah 183 meter linear atau setara dengan 915 boks arsip.

Manfaat penataan arsip Hukum Ditjen Migas adalah perawatan dengan penggantian boks sesuai standar (boks kardus) dan penyusutan yang semula berjumlah 2500 boks arsip;

3.    Penataan arsip ketiga yang dititipkan di gedung Lemigas Jl. Cipulir. Jumlah arsip yang dilakukan penataan adalah 193 meter linear atau setara dengan 965 boks. Pada penataan ini adalah memindahkan dari ruang besmen gedung secretariat badan Litbang ke gedung arsip lemigas lantai dua. Selain itu juga mendata ulang dikarenakan data yang lama tidak diketemukan.

Manfaat penataan ini adalah didapatkan daftar arsip dan pemindahan yang semula di besmen gedung secretariat balitbang ke gedung arsip lemigas lantai 2 sebanyak 965 boks. Arsip tersebut dapat ditingkatkan dengan penataan lanjutan yakni maneuver dan penyusunan usul musnah;

4.    Penataan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya tahun 2012 s.d. tahun 2013 dengan jumlah arsip 225 meter linear atau setara dengan 1125 boks.

5.    Pemeliharaan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2006 s.d. tahun 2011 dengan jumlah arsip 250 meter linear atau setara dengan 1250 boks.

III.           PENUTUP

1.    Kesimpulan

Kesimpulan dari laporan ini adalah penataan arsip pada 1.006 meter linear arsip inaktif atau setara dengan 5795 boks. Lokasi simpan arsip inaktif adalah sebagaimana table di bawah ini

No	Ruang simpan	Jumlah arsip
1	Gedung Plaza Centris	400
2	Gedung O ANRI Jaksel	3400
3	Gedung Pusat Arsip KESDM Ciputat	1030
4	Gedung Arsip Lemigas	965

2.    Saran

Pemantauan pengelolaan arsip seyogyanya rutin dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu tahun. Selain menjadi dokumentasi pelaksanaan kegiatan kearsipan, pemantauan ini juga menjadi gambaran keadaan riil perkembangan kearsipan.

Jakarta, 30 Oktober 2014

Pelapor,

Nurul Muhamad

Perjalanan Sejarah Kebijakan Migas

Sejak tahun 1962 dalam rangka mengimplementasi amanah konstitusi yang berbunyi penguasaan cabang produksi yg penting bagi hajat hidup orang banyak, Pemerintah melakukan usaha penguasaan kilang dan distribusi (yang sebelumnya dikuasai oleh SHELL dan STANVAC), melakukan usaha penyediaan BBM untuk dalam negeri, penyediaan minyak mentah untuk diolah yang disebut dengan sistem prorata (proporsional ) atau sekarang disebut dengan Domestic Market Obligation. 

Hal tersebut di atas merupakan secuil isi dari buku yang berjudul Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa, sejarah pertambangan dan energi indonesia. Buku yang diterbitkan pada tahun 2009 dengan ketua tim penyusun Djoko Darmono didampingi konsultan kesejarahan R.Z Leirissa dan Saleh As'ad Djamhari.  Bab 10 membahas tentang minyak dan gas bumi sebagai penggerak roda pembangunan.  

Dalam buku tersebut dituliskan bahwa produksi migas meroket sampai dengan 615,1 juta barel atau 1.685,3 ribu bph pada tahun 1977. Usaha perminyakan dilaksanakan oleh PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PN PERTAMINA) sejak tahun 1970. Satu tahun setelahnya disyahkan Undang - Undang nomor 8 tahun 1971 untuk memperkuat status PN PERTAMINA . Ketika status kewenangan dilindungi Undang - Undang justru malah menjadikan PN PERTAMINA melakukan kegiatan yg melampaui tugas pokoknya.  

Hal tersebut ditandai adanya pembeayaan kegiatan penunjang perminyakan sehingga pada tahun 1975 pemerintah perlu menerbitkan Instruksi Presiden agar perusahaan kontraktor minyak dan gas menyetor langsung ke Bank Indonesia tanpa melalui PN PERTAMINA.  Selain itu juga Presiden memerintahkan agar organisasi PN PERTAMINA dapat dirampingkan dan kemudian pucuk pimpinan PN pertamina pun diganti oleh Presiden RI dari Ibnu Sutowo ke Piet Haryono (eks Dirjen Anggaran DEPKEU).

Setelah pengakuan kedaulatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1949, kontraktor minyak asing yakni SHELL dan STANVAC menguasai fasilitas kilang dan jaringan distribusi. Penguasaan oleh kontraktor minyak asing tersebut tidak serta merta mendukung penyediaan BBM untuk dalam negeri termasuk usaha pemurnian dan pengolahan yang menjadi kebijakan pemerintah RI. Terlebih lagi pada tahun 1958 sebagai tahun mulainya semangat melaksanakan amanah konstitusi yang menghendaki agar cabang - cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan diselenggarakan oleh negara.  

Amanah konstitusi tersebut bertentangan dengan kepentingan kontraktor minyak asing . Krn kebebasan dalam menjalankan politik pemasarannya tidak sesuai. Oleh karena itu, pada tahun 1962 - 1966,  pemerintah Indonesia melakukan akuisisi seluruh kekayaan kontraktor asing SHELL dan STANVAC melalui PN PERTAMINA termasuk kilang dan fasilitas pemasaran.

Kilang sebagai aset vital bangsa indonesia antara lain kilang plaju, kilang wonokromo,  kilang pangkalan brandan sumatera utara, kilang cepu Jawa Tengah, kilang sungai gerong musi,  kilang sungai pakning Riau,  kilang putri tujuh dumai Riau, kilang cilacap Jawa Tengah, kilang balikpapan, kilang balongan Cirebon Jawa Barat, dan kilang mini kasim Papua Barat .

  

Keberadaan kilang kilang tersebut berpengaruh dengan kebijakan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.  Sejak tahun 1971, impor BBM telah dilakukan karena peningkatan kegiatan ekonomi dan kemampuan kilang tidak mengalami penambahan kapasitas. 

Kebijakan sistem prorata mengharuskan bagi kontraktor asing mengolah sendiri bagian minyak mentah dari produksinya sesuai dengan perbandingan tertentu. Kebijakan prorata diberlakukan sejak 1962. Jika kontraktor minyak asing tidak dapat mengolah, maka wajib untuk membeli dari PN PERTAMINA.

Dari kebijakan inilah kemudian yang salah satu akan melahirkan kebijakan subsidi BBM dimana subsidi pemerintah dipergunakan untuk menutup beaya penyediaan BBM untuk dalam negeri yang lebih besar daripada penjualan. Kontrak karya migas dengan bentuk Kontrak Bagi Hasil,  kontraktor minyak wajib memenuhi sebagian kebutuhan bahan bakar dalam negeri untuk keperluan Domestik Market Obligation sebesar maksimum 25 persen dari bagiannya dengan harga 0.2 dolar amerika per barel. 

Pada perkembangannya, kebijakan Migas yang terkait dengan amanah konstitusi serta terkait dengan penerimaan negara serta permasalahan pajak. Beberapa kebijakan migas antara lain sistem prorata 1962, kebijakan new deal 1974 dan kebijakan new term 1976, serta paket - paket insentif.

Tahun 1974 atas dasar kenaikan harga minyak mentah pemerintah merevisi kebijakan prorata. Revisi tersebut dilaksanakan dengan negosiasi dengan kontraktor minyak yang menghasilkan formula New Deal. 

Kemudian atas dasar mempertimbangkan penerimaan negara dari sektor migas, pada tahun 1976 kembali merevisi formula New Deal. Hasilnya kontraktor minyak menerima formula new term. 

Reaksi kontraktor minyak asing alih alih memperlambat kegiatan eksplorasi. Untuk itu pemerintah menetapkan kebijakan dengan memberikan insentif eksplorasi yaitu pembayaran fee atas penyerahan DMO untuk produksi lima tahun pertama pada ladang baru dengan harga ekspor. 

Selain itu untuk untuk meningkatkan produksi minyak, pemerintah mengeluarkan kebijakan paket insentif lain seperti penundaan pengembalian biaya, paket insentif pertama (1988), paket insentif kedua (1989), paket insentif ketiga ( 1992), dan paket insentif tahun 1994.

Arsip Film

Perspektif film sangat beragam. Film sebagai informasi dapat juga sebagai karya kreatif  dan film sebagai arsip. Film sebagai arsip mempunyai keunikan yakni walau tidak mengerti bahasa, namun masih bisa mendapatkan informasi nya.

 

Banyak film yang kita tonton,di televisi atau bioskop tidak semua menjadi arsip Negara. Hanya film yang dibuat dengan mempergunakan anggaran Negara yang dikategorikan sebagai arsip Negara.

Pengolahan arsip film antara lain identifikasi arsip, penyusunan rencana teknis, penelusuran sumber data dan referensi, rekonstruksi arsip, deskrepsi arsip, manuver, penyusunan skema definitif, manuver fisik arsip, pemberian label, penyusunan inventaris, penilaian dan uji petik.

  Perbedaan mengolah arsip film dengan arsip kertas adalah dengan menonton berkali kali untuk melengkapi elemen deskrepsi arsip film. Elemen deskrepsi adalah nomot arsip, judul, durasi, tahun produksi,narator,  juru kamera, produser, format, sinopsis, nama tokoh, nama tempat, uraian informasi. Deskrepsi arsip film lebih detil disbanding arsip kertas.

Hal hal diatas merupakan beberapa isi Diskusi arsip Film “ Informasi yang terlihat, informasi yang terdengar. Acara diskusi tersebut diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2014, bertempat di auditorium gedung C lantai 2 Arsip Nasional Jl. Ampera Raya No.7 Cilandak Jakarta Selatan.  Acara yang merupakan hasil kerjasama ANRI dengan Ikatan Arsiparis ANRI menghadirkan peserta para arsiparis baik dari ANRI maupun kementerian/instansi pusat.

Sebelum acara diskusi, para arsiparis disuguhi pemutaran film dengan tema yang berbeda. Film pertama merupakan documenter pembuatan siaran berita yang kemudian menjadi cikal bakal siaran berita TVRI ‘dunia dalam berita’. Film kedua yakni liputan pidato Soekarno ‘kembali menginjak bumi Jakarta setelah 4 tahun berpisah’. Soekarno-Hatta kembali dari Jogjakarta.

Pada sela pemutaran film, pengumuman dari panitia memberikan peringatan untuk tidak memfoto atau merekam film. Para peserta dipersilahkan untuk ke unit layanan, jika memerlukan copy atau fotonya.

Pencarian Arsip

Bagi pengelola kearsipan, rasa puas jika dapat mencarikan arsip . Terlebih lagi jika arsip tersebut sangat ditunggu sebagai dasar melanjutkan pekerjaan atau sebagai dasar untuk acuan keputusan organisasi. Arsip tidak akan dicari jika tidak dibutuhkan. Banyak hal yang menjadikan arsip dicari, antara lain adalah ketika arsip memiliki status dinamis aktif. Isi informasi arsip terkait dengan kegiatan nasional atau proyek nasional. Keputusan top management mengenai status aset, notulen rapat sebagai dasar penentuan kebijakan, terkait dengan kegiatan audit eksternal serta proses hukum oleh aparat penegak hukum.

Sampai saat ini belum diketemukan pada diskusi para pengelola kearsipan, tolok ukur yang pasti sebagai jaminan arsip akan dicari pada kemudian hari. misalnya saja siapa sangka setelah 7 tahun yang lalu,  daftar hadir rapat akan dicari. begitu juga notulen rapat. 

Para sekretaris sebagai petugas penyimpan arsip level satu (petugas yang dekat dengan pemangku jabatan), berfokus pada naskah dinas yang ditandatangani pejabat bersangkutan. Kondisi dengan tugas sekretariat yang memiliki banyak surat, notulen rapat yang sebetulnya menjadi lampiran dari naskah dinas menjadi lupa untuk diarsipkan. pada gilirannya penyimpanan level selanjutnya (petugas kearsipan), arsip notulen rapat yang menjadi lampiran surat dinas menjadi tidak dapat diketemukan.

Kearsipan memang bukan sekedar sebagai satuan kerja penerima donor, keberadaan bukan sekedar tergantung pada unit pendonor atau level penyimpanan arsip yang masih dekat dengan pejabat pelaksana kegiatan. Kemudian para arsiparis menyebut beberapa metode untuk melihat tolok ukur jaminan arsip akan diketemukan dikemudian hari. 

Salah satu tolok ukur tersebut adalah analisa organisasi. Kegiatan analisa dilakukan melalui organisasi kearsipan terbagi menjadi unit pencipta (UP) dan unit kearsipan (UK). Unit pencipta merupakan lini organisasi yang tercermin pada struktur organisasi. Pada organisasi negara perpektifnya lebih luas baik yang bersifat adhoc maupun organisasi tetap bahkan sampai dengan badan/komisi sebagai pelaksana amanah Undang Undang RI.

Namun demikian, lagi lagi permasalahannya adalah pada titik koneksi dengan Unit kearsipan. Ketika unit kearsipan tidak terkoneksi dari sisi kepercayaan untuk menyimpan arsip, Keberhasilan pencarian arsip menjadi sangat rendah. Dalam bahasa lebih sederhana adalah apakah kemudian unit pencipta menyerahkan arsipnya secara berkesinambungan.